Posted by: ristantoadi | February 22, 2009

golput haram? bercerminlah!

Hukum memberi dan menjamin setiap WNI yang memenuhi persyaratan tertentu HAK untuk memilih atau tidak memilih dalam Pemilu. Kok, bisa ada fatwa MUI yang seolah-olah meminggirkan hukum tersebut, dengan menggantinya menjadi KEWAJIBAN? Fatwa ini secara tidak langsung telah melecehkan hukum positif Indonesia.

Siapa yang percaya bahwa kalau orang tidak memilih dalam pemilu itu berdosa di mata Tuhan? Yang pasti “berdosa” di mata MUI, iya. Tapi anda percaya Tuhan atau MUI? Lalu, “berdosa” itu kok tidak universal, ya? Hanya di Indonesia, tidak memilih dalam Pemilu itu berdosa (haram hukumnya), tapi di negara lain, sama-sama umat manusia, sama-sama agama Islamnya, kalau tidak memilih, kok tidak berdosa?

Indonesia akan tidak akan pernah maju kalau agama semakin dalam dicampur-adukkan, dan dijadikan alat politik untuk mencapai tujuan.

Kenapa orang tidak mau memilih? Antara lain karena mereka menganggap tidak ada yang layak dipilih. Tidak ada yang memenuhi syarat/kriteria mereka. Ini tidak lepas dari perilaku para calon yang akan dipilih tersebut.

Ditambah lagi, di setiap Pemilu peraturannya berubah-ubah terus (mengikuti kepentingan politik sesaat), membuat rakyat semakin bingung dan apatis. Contoh saja cara memilih dalam Pemilu 2009 nanti ini, mulai dari ditentukan satu cara untuk menentukan pilihan,yakni mencontreng surat suara. Eh, mungkin karena melihat orang pada bingung, menyusul KPU bilang, selain mencontreng bisa juga dengan mencoblos, terus menyusul lagi, bisa juga dengan menyilang, dan menggaris. Kalau masih bingung, menyobek, barangkali juga boleh.

Tentang perilaku. Contoh nyata, selama bertahun-tahun bagaimana kita saksi bersama perilaku para legislator mulai dari Pusat sampai Daerah, yang penuh dengan masalah dan skandal. Mulai dari terkenal pemalas menghadiri rapat-rapat DPR sampai dengan skandal korupsi yang begitu parah.

Para calonnya yang sekarang pun belum apa-apa sudah menunjukkan gejala-gejala seperti itu. Banyak yang menghalalkan segala cara untuk menjadi caleg. Misalnya, memalsukan ijazah, membeli “nomor cantik”, penuh dengan praktek KKN; paling kentara adalah NEPOTISME, dan sejenisnya.

Tidak terkecuali dengan bertebarannya berbagai aneka macam dan ukuran baliho, spanduk, umbul-umbul, poster-poster, gambar-gambar para caleg yang penuh dengan retorika-retorika basi, di hampir setiap sudut kota, mengalahkan iklan-iklan komersial yang ada. Belum lagi dengan iklan-iklan di koran. Yang semuanya tentu melibatkan jumlah rupiah yang tidak sedikit (dari mana duitnya?)

Semuanya itu bukannya membuat publik apresiatif, sebaliknya, selain merusak pemandangan kota dengan baliho dan lain-lain itu lengkap dengan bualan-bualannya itu membuat publik malah pesimistis dan antipatif.

Enak benar hanya pasang baliho dan iklan di koran, terus santai-santai, rakyat disuruh memilih mereka, tanpa mereka menunjukkan performa apa-apa.

Faktanya, sebuah contoh saja: ketika di beberapa daerah tertimpa musibah bencana alam, seperti banjir. Adakah di antara mereka yang terjun ke lapangan? Membantu korban dengan segala tenaga, waktu dan uang yang mereka miliki? Seperti yang dijanjikan? Belum apa-apa sudah ingkar janji.

Boro-boro. Uangnya sudah habis untuk membeli “nomor cantik” (yang sayangnya, kayaknya sekarang sudah mubazir seiring dengan sistem suara terbanyak yang berlaku), uangnya sudah habis membuat dan memasang berbagai baliho dan iklan tersebut.

Kalau duitnya sudah habis sebanyak itu, atau mungkin ada sponsor dana di balik itu. Lalu, yang patut kita curiga: adalah apakah mereka semua rela kehilangan begitu banyak uang untuk itu?

Patut dicurigai bahwa dengan keluar banyak duit seperti itu, meraka mengharapkan kalau berhasil menjabat akan memanfaatkan jabatannya itu untuk berupaya “break event point” (BEP), dan kemudian mencari untung. Jabatan adalah bisnis. Implemntasionya adalah seperti yang kita saksikan dari mereka yang sudah duduk di parlemen saat ini, maupun saat lalu.

Jadi, dengan fenomena seperti ini, apakah MUI mau memaksa WNI untuk memilih? Kalau golput, ancamannya dosa? Di balik fatwa ada kepentingan tertentu? Itulah yang paling dicurigai banyak orang, yang semakin membuat publik malas berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini.

Siapa yang berdosa, kalau sudah begini, sebenarnya?

Bercerminlah!

sumber


Responses

  1. assalamu alaikum wr. wb.

    Permisi, saya mau numpang posting (^_^)

    http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/06/03/menggugat-demokrasi-daftar-isi/
    http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/24/hukum-pemilu-legislatif-dan-presiden/

    sudah saatnya kita ganti sistem, semoga link di atas bisa menjadi salah satu rujukan…

    Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
    Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. (-_-)

    wassalamu alaikum wr. wb.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: